DPP IKAL Lemhannas:Menghimbau Aparat Penegak Hukum Mengusut Tuntas Adanya Penyadapan Ilegal

Inilagi.com-Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPP IKAL Lemhannas) menghimbau kepada  aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh dan tuntas dengan adanya dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah stafnya.

Hal ini dinilai sangat penting guna menjaga stabilitas nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum IKAL Lemhannas Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers pernyataan sikap DPP IKAL Lemhannas terkait kondisi nasional terkini di Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pernyataan sikap tersebut, IKAL Lemhannas menyampaikan keprihatinan atas pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, pengusaha, hingga tokoh masyarakat.

Dugaan praktik tersebut disebut sudah  berlangsung pada periode 2025 hingga 2026, ketika pihak yang menjadi tersangka masih menjabat sebagai Kapolri. IKAL menilai, apabila dugaan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara itu terbukti, persoalan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan amanah jabatan.

Dalam pembacaan pernyataan sikapnya,Purnomo menyoroti Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga sebagai kejahatan kekuasaan serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, kedaulatan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Meski demikian, IKAL Lemhannas menegaskan bahwa setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap pihak juga harus memperoleh hak atas proses hukum yang adil.

IKAL mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh, mulai dari latar belakang, pihak-pihak yang bertanggung jawab, motif dan tujuan penyadapan, hingga dampak serta langkah penyelesaiannya. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar penegakan hukum sekaligus perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

Terkait adanya kasus tersebut ,organisasi alumni Lemhannas  juga menekankan pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Penggunaannya harus mengacu pada prosedur hukum, prinsip hak asasi manusia, dan kepastian hukum sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat maupun mantan pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Ada dua poin penting yang menjadi perhatian DPP IKAL Lemhannas. Pertama, organisasi tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum.Apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, setelah putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka status keanggotaannya akan dicabut . Ini sudah merupakan ketetapan dari DPP IKAL,” tegas Purnomo.

Kedua, IKAL Lemhannas meminta adanya pembatasan kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, disertai penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol agar kewenangan yang diberikan tidak menyimpang dari tujuan dan ketentuan hukum.” ujarnya.

Dalam hal penanganan perkara, IKAL Lemhannas mengajak masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto untuk bekerja secara profesional, independen, dan kredibel.

Namun, kepercayaan terhadap proses hukum tersebut harus diikuti dengan pengamanan barang bukti, perlindungan saksi, pemeriksaan yang bebas dari intervensi, serta penyampaian perkembangan penanganan perkara secara berkala.

IKAL juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi dan tetap menjaga persatuan di tengah dinamika nasional. Penanganan perkara diharapkan dapat memperkuat negara hukum, memulihkan kepercayaan publik, sekaligus menjaga ketahanan nasional.

Sebagai organisasi yang menghimpun alumni pendidikan Lemhannas dari berbagai daerah, IKAL Lemhannas memiliki jaringan kepengurusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki 34 Dewan Pengurus Daerah (DPD), dengan rencana penambahan empat DPD di wilayah Papua sehingga jumlahnya menjadi 38 DPD.

Purnomo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kecintaan terhadap Tanah Air dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila.Dan jangan mau di provokasi yang  akan menjadikan negara kesatuan terpecah- belah mari kita jaga kesatuan NKRI,tutup Purnomo.